Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertindak sigap merespon keluhan para peternak ayam telur yang tertekan mahalnya harga pakan di tengah anjloknya harga telur. Rapat koordinasi darurat segera diadakan pada Selasa 11 Agustus 2026 menyusun strategi penanganan kondisi genting para peternak telur. Hasil rapat ini menyepakati langkah komprehensif penanganan dari hulu ke hilir dalam menstabilkan industri telur nasional.
Langkah yang diambil pemerintah pada sektor hulu ke hilir adalah dengan mengintervensi harga pakan dan diimbangi optimalisasi penyerapan telur. Intervensi harga pakan bertujuan untuk menekan biaya operasional para peternak. SPHP jagung sebanyak 110.573 ton turut disalurkan untuk mendukung keberlangsungan usaha peternak lokal. Telur yang dihasilkan akan dioptimalkan penyerapannya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini 70% SPPG yang terdaftar telah menyatakan kepatuhannya terhadap aturan ini. Segala kebijakan yang diambil akan diawasi langsung oleh pemerintah, sanksi akan diberikan apabila terdapat penyelewengan.
Pemerintah telah mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) untuk memeriksa perusahaan-perusahaan yang terindikasi nakal. Sanksi tegas akan diberikan kepada para importir pakan dan pengusaha besar yang diduga mempermainkan harga pakan dan telur. "Bagi siapa pun yang kedapatan bermain-main atau mengambil kesempatan dalam kesempitan, kami tidak akan segan-segan untuk langsung mencabut izin usahanya," tegas Amran. Sanksi pencabutan izin usaha ini akan berlaku secara permanen, sehingga oknum yang kedapatan melakukan tindak ilegal tidak akan mendapatkan izin impor. Tindakan tegas tidak hanya menyasar oknum di luar pemerintahan, tetapi juga berlaku penuh bagi jajaran internal yang tidak mematuhi instruksi.
Pencopotan pejabat SPPG Surabaya menjadi bukti nyata bahwa aparat pemerintah yang melanggar instruksi akan ditindak tegas. Tindakan ini diambil akibat pejabat terkait tidak melaksanakan penyerapan telur dari peternak lokal sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah. "Itu atas nama negara. Karena kenapa? Mereka belum membeli harga telur sesuai perintah dari kepala BGN. Kalau ada yang melakukan lagi, itu akan dicopot lagi oleh beliau ” tegas Amran.
Segala langkah strategis yang diambil pemerintah saat ini merupakan upaya negara dalam melindungi keberlangsungan peternak rakyat, sekaligus menjamin keberlanjutan industri peternakan telur nasional. Tindakan sigap dan tegas pemerintah merupakan bentuk komitmen nyata dalam memulihkan keadilan di sektor perunggasan, mewujudkan keadilan ekonomi, serta melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat.
